Pengembangan sebuah organisasi dapat dilakukan dengan adanya
sistem komputerisasi yang ada dalam organisasi pemerintah daerah. Hal ini
merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi
persaingan serta luasnya pekerjaan dan beban tugas atau kewajiban administrasi
negara yang ada di Indonesia. Peningkatan efisiensi dan efektifitas
administrasi pemerintah daerah melalui program komputerisasi ini diharapkan
mampu menampung semakin banyaknya kebutuhan pengolahan data yang digunakan
untuk pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah daerah pada awalnya,
mengelola data yang ada menggunakan sistem manual. Hal ini mengakibatkan
kinerja yang ada pada instansi pemerintah daerah tersebut menjadi kurang
efektif. Efisiensi dan efektivitas ini dapat terlihat dari kecepatan dan
ketepatan dalam pemrosesan serta sebuah ketelitian dan informasi yang benar (valid) yang dihasilkan. Hal tersebut
dapat terlihat dari pemanfaatan komputerisasi serta teknologi dalam berbagai
aspek pengelolaan informasi dalam setiap instansi pemerintah daerah.

Konsekuensi
logis dari perkembangan sistem informasi ialah perlunya peningkatan koordinasi
dan keterpaduan, serta mutu pelayanan sebagai intervensi manajemen yang turut
mendasari sistem manajemen terpadu, yang melibatkan unsur-unsur pimpinan dan
pengelola serta pelaksana dan masyarakat. Proses manajemen tersebut pada
gilirannya menuntut dukungan optimal macam-macam informasi yang akurat,
terpercaya dan siap pakai sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam proses
pengambilan keputusan, penentuan kebijaksanaan dan tindakan manajerial lainnya.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Peran
informasi semakin luas dan kompleks serta bervariasi sehubungan dengan upaya
peningkatan kredibilitas sistem informasi dan pemanfaatannya dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia serta prmanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam sistem komunikasi untuk menyebarluaskan informasi terpilih,
yang akhirnya akan memberikan dampak bagi peningkatan produktivitas dan mutu
program. Karena itu, wajar bila bidang sistem informasi perlu mendapat
perhatian dari semua manajer setiap organisasi. Dengan kata lain, pengelolaan
sistem informasi yang baik akan mendukung pelaksanaan manajemen yang efektif.

Seorang pengelola pelaksanaan
kegiatan dalam sebuah pengendalian sistem informasi harus memahami dan
mempunyai ketrampilan atau skill manjerial
yang baik. Pengelola harus mempunyai sebuah kemampuan dalam perencanaan
informasi, proses transformasi, organisasi, dan kegiatan koordinasi evaluasi
sistem informasi yang baik. Kemampuan yang dimiliki oleh pengelola sistem
informasi ini dapat mendukung keberhasilan dari sebuah organisasi tersebut.

Teknologi informasi
yang berkembang secara pesat ini memiliki potensi pemanfaatan yang luas dan
maksimal. Bagi pengelola sistem informasi ini dapat membuka peluang dalam
pendayagunaan informasi secara efektif dan efisien. Sebuah teknologi informasi
harus dimanfaatkan secara baik dalam pengelolaan sistem informasi yang ada di
instansi atau organisasi tersebut. Sistem informasi ini
dalam sebuah organisasi ataupun lembaga sudah menjadi alat kerja yang mampu memberikan
kemudahan-kemudahan bagi pengelola dan penggunanya. Pemanfaatan teknologi yang
dapat mengurangi tahap proses kerja inilah yang menjadi dasar dalam organisasi
untuk menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Efisiensi dan
ketepatan informasi serta jangkauan global dan transparansi merupakan salah
satu tujuan dari adanya teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu cara
pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang good governance dalam era otonomi daerah ini adalah dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan
komunikasi tersebut sering kita kenal dengan istilah electronic goverment (e-goverment).
Pengolahan data pegawai merupakan salah satu penerapan teknologi informasi yang
ada pada suatu organisasi. Pengelolaan ini dilakukan semenjak keterdesakan akan
adanya kebutuhan informasi yang secara cepat dan tepat yang dapat digunakan
dalam pendukung pengambilan keputusan. Dengan adanya kebutuhan yang mendesak
seperti itu, maka pengelolaan data pegawai tersebut merupakan suatu hal yang
sangat penting. Peningkatan kualitas atau performance
pengelolaan kepegawaian dapat melalui sebuah implementasi Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ini
merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan e-goverment yang ada dalam sebuah pemerintahan daerah.

Pemerintah telah
mengeluarkan berbagai macam peraturan perundangan mengenai ketentuan pengolahan
data atau kebijakan otomasi melalui sistem komputerisasi. Salah satunya adalah
dalam rangka pelaksanaan pasal 34 ayat (2) undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
kepegawaian. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perlu diselenggarakannya
dan dipelihara sebuah sistem informasi yang dikembangkan dan operasikan melalui
SIMPEG Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Hal ini tertulis jelas di
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang SIMPEG
Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan sistem informasi yang dimaksud, sangat penting dan
menjadi kebutuhan sebagai instrumen komunikasi data yang tepat dalam rangka
aktualisasi otonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan dan
pengembangan informasi memerlukan aplikasi yang dapat menyesuaikan antara arus
informasi dengan sistem pengolahan data yang diterapkan. Kemampuan komputer
dalam pengambilan keputusan terprogram yang tak diragukan lagi, oleh sebab itu
pengolahan data komputer merupakan perkakas penunjang yang handal. Selain
dengan aplikasi yang tepat, dapat memudahkan pegawai dalam mendapatkan
informasi mengenai kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan di bidang
kepegawaian sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Pengelolaan
Sumber Daya Manusia terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu diatur secara
tepat dan menyeluruh. Penataan SDM tersebut dapat dilaksanakan dengan
menerapkan pengaturan Sistem Informasi Kepegawaian yang standar dan seragam.
Hal tersebut memerlukan dukungan aplikasi SIMPEG yang memadai. Dengan adanya
sebuah aplikasi SIMPEG mampu menyediakan data dan informasi yang mudah dan
cepat yang berhubungan dengan kepegawaian serta tercipta kesesuaian antara arus
informasi dengan sistem pengolahan data yang diterapkan.

Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian sangat penting dalam memberikan pelayanan
kepada seluruh personalia yang ada karena pegawai merupakan aset penting dalam
penyelenggaraan organisasi yang perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan pegawai yang baik dalam lingkup kecil akan
meningkatkan kinerja pegawai dalam lingkup yang lebih besar dan akan membawa
perbaikan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Dengan SIMPEG diharapkan
kecepatan dan ketepatan pelayanan dapat ditingkatkan.

Sleman
merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sleman merupakan Kabupaten dengan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat
dilihat dari pembangunan serta penataan ruang yang sedemikian rupa dapat mudah
diakses oleh masyarakat. Dengan luas yang hanya 18% dari Provinsi DIY ini
diharapkan Sleman mampu memiliki optimalisasi dari sumber daya yang ada.
Visi-misi Pemerintahan Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 adalah bertujuan
memanfaatkan IT yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Sleman.

Tujuan
tersebut selaras dengan gerakan menuju Sleman sebagai Kabupaten Smart City atau Smart Regency. Smart City
atau Smart Regency ini Sleman
berupaya mewujudkan menjadi sebuah kota yang berbasis teknologi informasi
dengan didukung oleh sumber daya pendukung yang lain. Peningkatan daya saing
daerah yang cerdas (smart branding),
disukung juga dengan pemerintahan yang cerdas (smart goverment), sinergi pembangunan ekonomi secara cerdas (smart economy), ditambah dengan dukungan
terhadap pengelolaan ekosistem atau tempat hidup yang cerdas (smart living), partisipasi msyarakat
yang cerdas (smart society) serta
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang cerdas (smart environment) merupakan beberapa upaya yang akan dilakukan
dalam rangka menuju smart city
kabupaten Sleman.

Badan
Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sleman merupakan salah satu
instansi dari Pemerintahan Daerah Sleman. Penerapan komputerisasi dan teknologi
informasi dalam pengelolaan data pegawai sangat diperlukan dalam BKPP Kabupaten
Sleman. Pada tahun 2003 BKPP yang semula bernama Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
mulai menggunakan sistem Informasi untuk mengelola data Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang ada di lingkungan Kabupaten Sleman. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian. Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian dalam BKPP Kabupaten Sleman merupakan salah satu
implementasi e-goverment dalam
pelayanan bidang kepegawaian secara transparan dan objektif.

Pengelolaan
data, surat, dokumen ataupun segala bentuk arsip yang ada dipemerintah daerah
secara operasional dilakukan oleh masing-masing bagian dan sub bagiannya.
Perincian tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing bagian sudah mempunyai
tupoksinya sendiri. Pada saat ini Sistem Informasi Kepegawaian yang ada di BKPP
Kabupaten Sleman sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan
sistem komputerisasi.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ini
digunakan oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdaftar di BKPP dan
berada di wilayah unit kerja Kabupaten Sleman. Terdapat 48 unit kerja yang
terdaftar di BKPP Kabupaten Sleman. Unit kerja tersebut terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja,
17 Kecamatan, dan 2 RSUD. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di wilayah
Kabupaten Sleman adalah 9.784 Orang (data BKPP bulan Februari 2017).